Wamendagri Serukan Kepala Daerah Perkuat Industri Halal Nasional untuk Kemajuan Ekonomi

Bima Arya Serukan Peran Aktif Kepala Daerah di Industri Halal

Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat Bima menjadi pembicara utama dalam Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menurut Bima Arya, penguatan ekosistem industri halal yang terstruktur dan berkelanjutan sangat krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Hal ini penting mengingat Indonesia tak hanya memiliki pasar konsumen halal terbesar di dunia. Tetapi juga potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal internasional.

Strategi Penguatan Ekosistem Halal di Daerah

Bima menilai bahwa ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memperkuat industri halal secara nasional. Antara lain dukungan pemerintah, perencanaan nasional, badan khusus yang fokus pada hal ini, diferensiasi produk, serta strategi yang terstruktur dengan baik.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih memiliki tantangan dalam merumuskan keunggulan kompetitif nasional dalam industri halal dan menyamakan visi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, peluangnya besar jika semua pihak bekerja sama.

Bima juga menekankan bahwa konsep halal saat ini semakin luas, tidak hanya soal makanan. Tetapi juga mencakup higienis, transparansi, akuntabilitas, dan etika produk yang semakin diminati pasar domestik maupun global.

Peran Kemendagri dalam Percepatan Ekosistem Halal

Dalam perannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pengembangan ekosistem halal mencapai seluruh daerah. Ini termasuk mendorong kepala daerah untuk memasukkan pengembangan industri halal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bima menegaskan, kalau isu ini tidak masuk dalam RPJMD, maka langkah strategis di tingkat daerah menjadi sulit dijalankan. Karena itu, integrasi ini dianggap penting.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong alokasi anggaran dalam APBD untuk pelatihan pelaku usaha halal. Fasilitasi perizinan, dukungan sertifikasi, hingga penyelarasan layanan publik daerah agar lebih mendukung pengembangan ekosistem tersebut.